SUMUT 24

  MEDAN,- Tokoh pemuda Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara, Hasan Simanjuntak, angkat bicara terkait isu berbau SARA yang menerpa Hasyim SE, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Menurutnya, upaya mendiskreditkan Hasyim hanya karena faktor etnis Tionghoa merupakan sikap keliru, tidak beradab, dan bertentangan dengan nilai kebangsaan. Hasan yang juga dikenal sebagai aktivis sosial serta pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut periode 2012–2014 menegaskan, kepemimpinan tidak boleh diukur dari agama maupun ras. “Negara ini berdiri di atas semangat kebhinekaan. Semua warga negara punya hak yang sama untuk memimpin. Tidak ada satu pasal pun di konstitusi yang membatasi berdasarkan etnis atau agama,” ujarnya. Ia menilai, isu SARA yang diarahkan kepada Hasyim SE jelas bermuatan politik praktis untuk menjatuhkan agar tidak terpilih kembali menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan. “Kalau ada pihak-pihak yang sengaj...

  Tapanuli Selatan,- HUMAS TABAGSEL (Himpunan Mahasiswa Agent Perubahan Sosial Tapanuli Bagian Selatan) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan Negeri Kab, Tapanuli Selatan pada Hari Kamis 25 September 2025 terkait dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP) dengan pagu anggaran Rp1.400.000.000. di beberapa SMPN di Se-kab, Tapanuli Selatan yaitu di  SMP Negeri 1 Tantom Angkola, SMP Negeri 1 Muara Batangtoru, SMP Negeri 2 Angkola Selatan, SMP Negeri 1 Angkola Muaratais.Kamis.(25/09) Rasydin Hasibuan Selaku Ketua HUMAS TABAGSEL menyampaikan kepada awak media dimana dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (Sub kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga Siswa sekolah menengah pertama) tersebut kami menduga terdapat indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi.  Dugaan tersebut meliputi adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi ...

Medan,- Pengurus Besar Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM Sumut) Kembali akan melakukan aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejati Sumut terkait dugaan Korupsi Pada Pendapatan Parkir T.A 2023/2024 di Kabupaten Langkat pada hari Rabu depan.(21/05/2025). Hasbiyal terus akan menyuarakan aspirasi tersebut hingga aparat penegak hukum bertindak dan melakukan proses hukum adanya dugaan KKN di tubuh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Adapun beberapa tuntutan dari aliansi PB BPM-Sumut antara lain adalah : 1. Meminta kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Idianto S.H, M.H agar memanggil dan memeriksa Bupati Langkat H. Syah Afandin,SH dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Langkat, serta Kabid Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Pengelola Parkir karena diduga adanya korporasi ilegal dengan juru parkir ilegal sehingga tidak ada penertiban mengenai parkir liar yang semakin marak di kab. Langkat. 2. Sesuai hasil investigasi dilapangan bahwa terdapat beberapa t...